Sumber Penerimaan APBN

Saat negara ingin berbelanja dalam mensejahterakan rakyatnya, negara tentu membutuhkan penerimaan atau pendapatan.

Maka dari itulah, dibutuhkan adanya anggaran yang tepat yakni APBN, dengan mengatur berbagai macam hal, mulai dari penerimaan atau pendapatan, hingga belanja negara.

Anggaran tersebut juga dipergunakan sebagai instrumen kebijakan dalam mendapatkan keadilan, menurunkan tingkat kemiskinan, memperbanyak lapangan kerja, dan mengatasi disparitas antarkelompok pendapatan dan antarwilayah.

Dengan begitu, mari kita simak sumber penerimaan APBN, sehingga lebih jelas lagi.

BabNoDaftar Isi
1Pengertian APBN
2Sumber Penerimaan APBN
1.Penerimaan Perpajakan
2.Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
3.Hibah

Sumber Penerimaan APBN

Sumber Penerimaan APBN
Sumber Penerimaan APBN, via financialtaxhelp.com

1. Penerimaan Perpajakan

Pajak
Penerimaan Perpajakan, via klikpajak.id

Pajak adalah iuran yang dilakukan oleh rakyat terhadap negara, berdasarkan Undang-Undang, sehingga bisa dipaksakan, dengan tak mendapatkan balas jasa secara langsung.

Intinya, pajak tersebut dipungut berdasar norma hukum dalam rangka menutup berbagai macam kebutuhan belanja suatu negara.

Sementara itu, penolakan dalam membayar pajak, menghindari pajak, hingga perlawanan terhadap pajak, bisa termasuk ke dalam pelanggaran hukum.

Penggolongan Jenis Pajak

Di Indonesia sendiri, pajak dibedakan menjadi sebanyak 3 kategori :

  • Berdasar Pihak yang Menanggung
    • Pajak Langsung, pajak yang pembayarannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dialihkan terhadap pihak lain, serta dikenakan secara berulang dan pada waktu tertentu. Contoh :
      • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
      • Pajak Penghasilan (PPh)
    • Pajak Tidak Langsung, pajak yang pembayarannya bisa dialihkan kepada pihak lain dan hanya dikenakan oleh hal atau peristiwa tertentu saja. Contoh :
      • Bea Meterai
      • Cukai
      • Pajak Penjualan (PPn)
      • Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)
      • Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  • Berdasarkan Sifatnya
    • Pajak Subjektif, pengenaan pajak dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Setelah diketahui, baru diperhatikan keadaan objektifnya, apakah dikenakan pajak atau tidak. Contoh :
      • Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh), jumlah tanggungan bisa mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan
    • Pajak Objektif, pengenaan pajak dengan pertama-tama memperhatikan objek, baik itu keadaan atau perbuatan atau peristiwa, yang bisa menyebabkan terjadinya kewajiban dalam membayar pajak. Setelah itu, barulah dicari subjeknya yang memiliki hubungan hukum terhadap objek yang diketahui. Contoh :
      • Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tidak memperhitungkan apakah wajib pajak itu mempunyai tanggungan atau tidak
  • Berdasarkan Pihak yang Memungut Pajak
    • Pajak Pusat, pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Meliputi :
      • Bea Meterai
      • Bea Keluar atau Bea Masuk
      • Cukai
      • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
      • Pajak Penghasilan (PPh)
      • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM
    • Pajak Daerah, pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, baik itu tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota. Meliputi :
      • Pajak Provinsi, meliputi :
        • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
        • Pajak Air Permukaan
        • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
        • Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
        • Pajak Rokok
      • Pajak Kabupaten/Kota, meliputi :
        • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
        • Pajak Air Tanah
        • Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan
        • Pajak Hiburan
        • Pajak Hotel
        • Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
        • Pajak Parkir
        • Pajak Penerangan Jalan
        • Pajak Reklame
        • Pajak Restoran
        • Pajak Sarang Burung Walet
TahunPenerimaan PerpajakanPertumbuhan
20151.240,4 Triliun8,2%
20161.285,0 Triliun3,6%
20171.472,7 Triliun14,6%
20181.618,1 Triliun10%
20191.786,4 Triliun10,4%

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Retribusi
Retribusi, contoh dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), via paper.id

Menurut dari UU No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Undang-Undang tersebut juga menyebutkan beberapa kelompok yang termasuk di dalam PNBP, mencakup :

  • Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah
  • Penerimaan yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam
  • Penerimaan yang bersumber dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan
  • Penerimaan yang bersumber dari pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah
  • Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi
  • Penerimaan berupa hibah yang menjadi hak pemerintah
  • Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri
TahunPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Pertumbuhan
2015255,6 Triliun-35,8%
2016262,0 Triliun2,5%
2017260,2 Triliun-0,7%
2018275,4 Triliun5,8%
2019378,3 Triliun8,3%

3. Hibah

Hibah
Dana hibah, via blokbojonegoro.com

Hibah adalah penerimaan negara, baik itu dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam berbagai macam bentuk barang, jasa, dan surat berharga yang didapatkan dari pemberi hibah, yang tak lagi perlu dibayar lagi dan yang tak mengikat, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dana bantuan yang didapatkan biasanya digunakan untuk kebutuhan pembiayaan pembangunan.

Di samping itu, penerimaan yang berasal dari luar negeri juga bisa berupa pinjaman program atau proyek dalam jangka waktu tertentu.

Pada intinya, hibah adalah pemberian kepada pemerintah (bukan bersifat pinjaman), yang lebih ke arah sukarela, tanpa adanya kontrak khusus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *